Komisi X DPR RI Sepakat Jika Program Merdeka Belajar Dilanjutkan

JAKARTA,quickq苹果版是什么 DISWAY.ID- Komisi X DPR RI menyepakati apabila nantinya program Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dilanjutkan oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurut Komisi X, ada hal-hal positif yang bisa dilanjutkan dari program Merdeka Belajar. 

BACA JUGA:Gokil! Segini Penghasilan Gunawan yang Viral Lewat Joget Sadbor, Bisa Bangun Rumah hingga Perbaiki Jalan di Kampung

BACA JUGA:Kasus Guru Honorer Supriyani Buat Nasib Sudarsono Camat Baito Terjengkang, Bupati Konsel Bertindak Tegas

"Ya tentu saja satu kebijakan yang mungkin menjadi unggulan dari kementerian sebelumnya, jika itu ada hal-hal positif kalau menurut kami, tentunya harus dipertimbangkan untuk dilanjutkan," kata Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian di Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menyebutkan Kurikulum Merdeka bukan sebuah program baru di pendidikan. Dia mengatakan sistem pendidikan di Indonesia tak semestinya membuat siswa tertekan.

"Padahal juga waktu itu kurikulum Merdeka pun tidak sepenuhnya itu sesuatu yang baru sepenuhnya, karena sebenarnya itu juga ada hal-hal baik dari kurikulum-kurikulum lama yang diperkuat. Nah nanti gitu ya, saya kira kita akan berikan atau diskresi dari Menteri untuk membuat program unggulan baru apalagi kalau itu menjadi arahan dari Pak Presiden ya," ucapnya.

BACA JUGA:Ini Pertimbangan Komisi X Dukung Mendikdasmen Kaji Nilai UN Jadi Syarat Kelulusan, Ingat Psikologis Anak!

BACA JUGA:Para Pemuda Siswa SMP Torehkan Prestasi di Ajang GSI 2024, Ini Kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Sebelumnya, Nadiem Makarim berharap menteri pendidikan yang baru akan tetap melanjutkan program Merdeka Belajar yang ia inisiasi.

"Selamat dari saya (kepada kabinet baru), dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Oktober 2024.